Kasus Ijazah Palsu, Abdul Kadir dituntut 2 Tahun Kurungan Penjara dan denda Rp. 50 juta

urbanjatim.com – Kasus ijazah paket C palsu, dengan terdakwa anggota DPRD Kabupaten Probolinggo (Non aktif) Abdul Kadir, sudah sampai pada sidang tuntutan, pada Kamis (23/1). Dalam sidang itu, terdakwa dituntut 2 tahun kurungan penjara dan dendan uang sebesar Rp. 50 juta.

Seperti biasa, sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan, Gatot Ardian.

Setelah terdakwa berada di tengah ruang sidang. Majlis hakim pun membuka sidang tuntutan itu dengam diawali ketokan palu. Kemudian, tuntutan itu dibacakan oleh pihak jaksa penuntut umum (JPU).

Kasipidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo, Ardian Junaedi selaku JPU menyampaikan, pihaknya memberikam tuntutan pada terdakwa sesuai perbuatan yang dilakukan. Dari hasil kajiannya, terbukti terdakwa Kadir itu melanggar Pasal 69 ayat (1) UURI no. 20 tahun 2003. Yaitu tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas).

“Sebenarnya ada 3 pasal dalam rencanan tuntutan. Namun, kemudian kami berhasil membuktikan satu pasal dari 3 pasal itu. Untuk 2 pasal lainnya yaitu, pasal 266 ayat (2) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP,” ungkap Ardian.

Dari hasil pembuktian pada pasal tersebut, terdakwa dituntut 2 tahun penjara dan denda subsiden berupa uang sebesar Rp. 50 juta. Jika yang bersangkutan tidak membayar denda uang itu. Maka bisa diganti dengan kurungan penjara selama 5 bulan. “Itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk hal yang memberatkan, terdakwa dinilai sudah merugikan para calon anggota legislatif DPRD setempat. Sementara untuk yang meringankan, terdakwa bersikap sopan, mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan. “Serta belum pernah dihukum sebelumnya,” ucap pria asal Lumajang itu.

Terkait tuntutan itu, kuasa hukum terdakwa Kadir, yaitu Husnan Taufiq merasa janggal atas pasal yang diberatkan pihak jaksa. Sebab menurutnya, tuntutan yang dibuktikan itu tidak sesuai dengan pokok perkara. “Kalau memang menyalahi aturan sisdiknas? Aturan yang mana? Yang macam apa?,” tegasnya.
Nah, kalau memang demikian, lanjutnya, pihak kepolisian juga ceroboh. Karena sudah asal main tangkap saja. Sementara barang bukti ijazah tidak dipergunakan oleh kejaksaan.

“Jadi nampak melenceng dari pokok perkara,” ujar pria berkumis tebal itu.

Dalam sidang pledoi selanjutnya, pihaknya akan menepis atas tuntutas yang dinilai tak sinkron itu. Diantaranya dengan mengungkap fakta persidangan dan fakta hukum nanti. “Sidang selanjutnya, kami akan mengungkap fakta-fakta persidangan sebelumnya,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here