KPU Kabupaten Probolinggo, Belum Menerima PAW Abdul Kadir

Foto Agus Harianto Andinata, Komisioner KPU Kabupaten Probolinggo, Devisi Teknis. Faisol/Urbanjatim.com

Urbanjatim.com, Probolinggo – Kasus penggunaan ijazah palsu dengan terdakwa Abdul Kadir, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR-D), Kabupaten Probolinggo sudah dinyatakan ingkrah dan memiliki kekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan pada 20 Februari 2020 kemarin.

Namun hingga Kamis (27/02), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kabupaten Probolinggo masih belum menerima surat Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Ya sudah ingkrah mas kasusnya, namun sampai saat ini kami (KPU, red) belum menerima surat permohonan PAW dari Pimpinan DPRD terhadap Abdul Kadir, mas.” Ujar Agus Hariyanto Andinata, Komisioner KPU Kabupaten Probolinggo, Devisi Teknis.

Namun menurut Agus, sebelum pimpinan DPR-D mengajukan permohonan PAW kepada KPU, partai politik harus terlebih dulu memberhentikan yang bersangkutan sebagai kader partai.

“Sesuai dengan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2019, tentang perubahan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2016, tentang pergantian antar waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR-D), maka partai politik harus terlebih dulu melakukan rapat pleno pemberhentian yang bersangkutan sebagai kader partai.” Jelasnya.

Nah, setelah itu lanjut Agus, parpol mengirimkan surat pemberhentian kepada Pimpinan DPR-D yang di lampiri dengan berita acara rapat pleno pemberhentian.

“Setelah melakukan rapat pleno pemberhentian, dan parpol mengirimkan surat pemberhentian kepada pimpinan Dewan yang di lampiri berita acara, maka pimpinan Dewan menyurati Gubernur melalui Bupati atau Wali Kota, untuk melakukan pemberhentian kepada yang bersangkutan sebagai anggota DPR-D.” Lanjut Agus.

Selanjutnya, Pimpinan DPR-D mengajukan permohonan pengajuan Pergantian Antar Waktu kepada KPU terhadap yang bersangkutan, dan KPU akan melakukan proses PAW.

“Jika itu semua sudah selesai, maka pimpinan Dewan menyurati KPU untuk melakukan proses PAW, dan KPU akan merekomendasikan calon yang memiliki suara terbanyak ke-dua untuk menggantikan yang bersangkutan, namun jika Parpol menghendaki penggantinya adalah yang memiliki suara terbanyak ke-tiga ke-empat dan seterusnya, maka parpol harus memberhentikan calon dengan raihan suara terbanyak kedua setelah yang bersangkutan.”Pungkasnya

Diketahui, Abdul Kadir dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan, karena terbukti menggunakan ijazah palsu pada saat mencalonkan diri sebagai calon legislatif (Caleg) pada pemilu 2019 lalu.

Atas perbuatannya itu, Abdul Kadir di vonis 1 tahun 4 Bulan dengan denda sebesar Rp.30 Juta. (Fs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here