Harga Proyek Di Bondowoso Tidak Ubahnya Harga Sayur Di Pasar, Kwalitas Pembangunan Diragukan.

Urbanjatim.com, Bondowoso – Proses lelang sejumlah proyek di Kabupaten Bondowoso berlangsung fantastis. Pasalnya, para pemenang tender berani ‘membeli’ proyek dengan harga jauh dibawah nilai HPS (Hasil Perkiraan Sendiri) yang dipatok oleh Dinas PUPR.

Ada 10 proyek yang berhasil memenangkan dengan menawar di bawah HPS. Bahkan diantaranya ada yang berani turun hingga 51 persen. Yakni proyek rehab bangunan/saluran Kayusapi 1 di Desa Leprak Kecamatan Klabang, turun menjadi 51,82 persen dari HPS. Dimana HPS-nya adalah Rp 994 juta sekian, deal di angka Rp 515 juta sekian.

Dari 10 proyek tersebut, ada tiga tender yang penawarannya di bawah 60 persen. Sementara paling tinggi 69 persen sekian.

Menanggapi kejadian tersebut Plt. Kepala Dinas PUPR saat di konfirmasi lewat pesan whatsap pada Selasa, 27/10/2020 tidak memberikan jawaban pasti pasalnya H. Munandar masih rapat di ruang Sabha Bina Praja 2.

Sementara itu, Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriono, menengarai ada sesuatu yang tidak beres. Pertama terkait prosedur. Karena berdasarkan peraturan LKPP nomor 9 Tahun 2018, apabila penawaran di bawah 80 persen maka harus ada AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan).

“Kalau sudah, bagaimana hasilnya? Apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi. Maka dinyatakan gugur atau gagal harga. Kami akan minta dokumennya nanti,” jelasnya.

Menurutnya, penawaran proyek yang jauh dari HPS baru terjadi tahun ini. Sebelumnya minimal ada di angka 70 persen. Pihaknya mengaku kaget atas semua itu. Penawaran yang cukup rendah dipastikan berpengaruh pada kualitas bangunan yang dihasilkan. Kwalitas bangunan sangat diragukan kekokohannya.

“Kalau yang 50 persen gimana? Masih diambil pajak, ada keuntungan kontraktor yang memang legal dan lain-lain. Terus fisiknya berapa? Kami segera tindaklanjuti di Komisi III. Wong kemarin dengan harga yang wajar banyak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Apalagi dengan harga sangat tidak wajar itu,” tegasnya.

Jika memang sebuah proyek bisa dikerjakan dengan nilai 50 persen, jelasnya, justru menimbulkan dugaan bahwa HPS yang dibuat Dinas mengada-ngada.

“Kalau kemudian bisa dikerjakan hingga 50 persen, berarti OPD main-main buat HPS. Maka dari itu publik tak bisa disalahkan jika punya praduga. Cuma Komisi masih belum ke situ,” paparnya.

Sementara itu, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Bondowoso, Asas Suwardi membenarkan jika ada pemenang tender penawarannya jauh di bawah HPS. Sementara untuk analisis harga satuan pekerjaan ia mengaku sudah melakukannya. “Pastinya menyeluruh sepertinya,” imbuhnya saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, terkait dengan kualitas proyek di bawah sudah ada pengawasannya. Di masing-masing perusahaan sudah ada konsultan pengawas.

“Kalau masalah diloloskan atau tidak. Intinya begini. Misalnya besi di HPS Rp 100 ribu. Ternyata di toko Rp 50 ribu. Masak kita menyalahkan. Kalau di toko Rp 50 ribu. Hasil analisanya berarti pembuktian mereka (Penyedia) kita cek. Ia sesuai,” akunya.

Intinya kata dia, para pemenang tender meski di bawah HPS, yang dilihat adalah RAB. Tentu tidak meninggalkan sistem, mutu dan kualitas barang. “Misalnya besi 12 harus dipasang besi 12. Di situ ada konsultan pengawas,” jelasnya.

Dijelaskannya juga, untuk 10 proyek yang penawarannya di bawah HPS itu, sudah berjalan. “Kita sudah analisa semua satuannya semua,” imbuhnya. (Hans)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here