Senator Asal Papua Barat Sampaikan Dukungan OTSUS dan Pemekaran di Papua

M. Sanusi Rahaningmas (Senator Asal Papua Barat)

Urbanjatim.com, Jakarta – Anggota DPD RI Dapil Papua Barat, Sanusi Rahaningmas menyampaikan dukungannya kepada Pemerintah Pusat terkait dengan berlanjutnya Otsus Periode ke dua dan Pemekaran dua Provinsi Papua, yakni Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Hal tersebut disampaikan Sanusi dalam webinar yang bertajuk Narasi Damai di Bumi Cenderawasih; Antara OTSUS dan Pemekaran di Papua, yang dilakukan secara daring via Zoom Aplikasi, Kamis (15/10/2020).

“Pemekaran dan Otsus memang ada Pro-Kontra, sebenarnya itu adalah pemikiran-pemikiran individual dari mereka yang belum memahami bagaimana manfaat dari OTSUS tadi dan juga pemekaran itu sendiri,” ucap.

Tokoh HMI di Papua Barat ini juga berharap bahwa dana Otsus mengalami kenaikan sebagaimana fungsinya di DPD RI yang juga bermitra dengan Kementerian Keuangan, sempat mengusulkan agar dana OTSUS dinaikkan nilainya. Karena menurut senator asal Papua Barat ini jumlah dana Otsus memang terlihat besar tapi setelah dibagi-bagi ke beberapa sektor maka akan sangat kecil.

“yang alhamdulillah sebagaimana tadi tampil dalam slide Pak Budi, ada kenaikan sebesar 0.2 persen. Meskipun, jika itu dibagi-bagi kembali ke setiap daerah maka akan kecil juga. Dan jika tidak secara langsung menyentuh orang di daerah maka akan tetap terasa belum maksimal,” ucap Sanusi.

Dilain tempat, Mantan Ketua Komnas HAM Prof Hafid Abbas mengatakan bahwa untuk mengelola Papua itu harus dari nurani. Karena menurut Ketua Senat UNJ ini Papua harus dikelola dengan sentuhan jiwa yang paling dalam.

“Saya banyak menulis di berbagai media internasional mengenai Papua. salah satunya di JawaPost terkait dengan persoalan Papua yang berjudul, Managing Papua With Heart, dalam tulisan itu intinya ada sentuhan universal yang harus digunakan oleh kita semua untuk mengelola Papua,” kata Prof Hafidz Abbas.

Terkait dengan itu, lanjut Prof Hafidz Abbas, ada satu teori dan ini pernah dikemukakan oleh Sekjen PBB Koffie Anand, dia bilang tidak ada pembangunan tanpa keamanan negara, dan tidak ada keamanan negara tanpa pembangunan.

“Dan tidak ada keduanya, jika tanpa adanya penegakan HAM. Bahwa dalam kehidupan kita, termasuk di Papua ini, tidak mungkin kita bisa membangun kalau keadaan itu tidak aman. Bayangkan jika ada konflik sosial, benturan warga, sipil dan pemerintah dan seterusnya, kita tidak mungkin bisa membangun,” pungkas Pria asal Bone ini.

lalu, terang Prof, tetapi juga masyarakat tidak bisa hidup dengan damai menikmati kehidupan bahagia bersama jika tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada rumah sakit, tidak ada sekolah, tidak ada jalan, dan seterusnya.

“Tetapi kedua hal ini mustahil ada, jika tidak ada penegakan HAM. Tidak ada pemanusiaan manusia di dalamnya,” tegas Guru Besar UNJ ini.

Sebelumnya, IDN Akademik menggelar Webinar bertajuk “Narasi Damai di Bumi Cenderawasih; Antara Otsus dan Pemekaran Papua,” yang dilakukan secara daring, pada Kamis (15/10). Hadir diantaranya adalah Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Asisten Stafsus Presiden RI Nanni Uswanas, Pengamat Politik Ray Rangkuti, dan Kasubdit Otsus Dirjen OTDA Kemendagri Budi Arwan.

Webinar ini dihadiri oleh 200 partisipan dengan berbagai latar belakang yang berbeda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here