Tolak UU Omnibuslaw PMII DAN Forum Mahasiswa Sampang (FORMASA) Geruduk Gedung DPRD Sampang

Urbanjatim.com, Sampang – Ratusan massa yang terdiri dari kader PMII Cabang Sampang dan Forum Mahasiswa Sampang (FORMASA) menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Sampang pada Jum’at (9/10). Para demonstran meminta kepada DPRD untuk menolak dan membatalkan UU Omnibuslaw yang dinilai cacat hukum dan merugikan masyarakat kecil khususnya para buruh.

Selain itu massa aksi tersebut meminta agar Omnibuslaw tentang Undang-undang Cipta Kerja diajukan yudisial review, karena kebijakan DPR RI sudah mengambil hak buruh, tentunya harapan tersebut harus di sampaikan oleh pihak DPRD Sampang untuk sama-sama mendukung menolak Omnibuslaw cipta kerja.
Saiful selaku koordinator lapangan (Korlap) mengatakan dengan disahkannya UU Omnibuslaw oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober lalu sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“kami melakukan aksi ini karena kami menilai UU Omnibuslaw cacat hukum karena bertentangan dengan Pancasila yaitu sila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan pasal 33 UUD 1945″, terangnya.

Oleh karena itu Saiful meminta kepada DPRD dan Pemerintah Kabuoaten Sampang untuk ikut menolak pemberlakuan UU Cilaka tersebut karena dinilai sangat memguntungkan para konglomerat pemilik perusahaan dan TKA.

“kami meminta kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sampang untuk bersama-sama menolak Undang-undang Cipta kerja karena kami nilai sangat merigikan para buruh yang mana hak-haknya akan dihapus terutama dalam segi upah yang dalam poin tersebut memberatkan terhadap buruh dan meringankan para pengusaha, karena sistem upah tersebut sudah mengabaikan UMK atau UMR jadi otomatis terkait dengan Upah yaitu tergantung dari pihak perusahaan”, pungkasnya.

Massa aksi tersebut ditemui dan mendapat respon positif oleh Nurul Huda dari Fraksi Demokrat di depan massa ia menyampaikan bahwa pihak DPRD mendukung tuntutan mereka.

“kami tetap mendukung dan sepakat untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja”, Tuturnya.

Apa yang menjadi tuntutan massa aksi yang tergabung dalam FORMASA dan PMII ditulis dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh semua fraksi DPRD Sampang dan Wakil Bupati yang intinya menolak Undang-undang Cipta kerja tersebut dengan ditandatangani di atas matrei dan akan dikirim Kepada Presiden Jakowi. (MAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here