Warga Mempertanyakan BLT-DD Desa Wringin Anom Situbondo

Urbanjatim.com, Situbondo – Ditengah tengah pandemi virus corona atau Covid-19 yang berdampak kepada perekonomian masyarakat miskin pada khususnya pemerintah pusat maupun daerah menggelontorkan banyak program untuk sekedar bisa meringankan.

Namun hal ini tidak sesuai harapan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan menyisakan kekecewaan dan luka masyarakatnya karena disinyalir tidak tepat sasaran. Jumat, (05/06/2020).

Hal ini berdasarkan pengaduan yang diterima oleh Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) eks Karisidenan Besuki (Tapal Kuda) ada beberapa warga miskin didesa setempat tidak mendapatkan bantuan BLT, warga kecewa dengan pihak desa yang dinilai Tembang Pilih.

Warga miskin itu adalah Nur Hasanah, Sahani, Samaati, Suhartini warga kampung Sadrang Desa Wringin Anom mengaku kecewa lantaran selama ini mereka tidak pernah mendapatkan bantuan apapun yang sudah menjadi program pemerintah melalui desa.

Hal itu dibenarkan oleh pernyataan warga Desa Wringin Anom secara langsung Sahani, mengungkapkan bahwa, “Demi Allah pak mulai dulu sampai sekarang saya tidak mendapatkan bantuan apapun”.

Sahani membeberkan, “Bahkan bantuan BLT ini…saya orang miskin…rumah saya dari gedek seandainya ada kucing masuk tanpa lewat pintu pun…gedeg saya akan jebol karena rumah saya rapuh. Saya heran kenapa orang yang mampu didesa saya dapet BLT kenapa saya tidak dapat? ini kan tidak adil dan pilih kasih”, jelasnya dengan penuh tanda tanya dan jelas diraut wajahnya penuh kekecewaan.

Menurutnya, penyaluran BLT desa Wringin Anom di nilai tak tepat sasaran, masih banyak warga miskin yang tidak terdata oleh pihak desa. Ia mengaku pernah mendatangi kantor desa Wringin Anom menemui Kepala desa namun arahan maupun jawaban Kepala desa di anggap normatif.

Sehingga mereka tidak puas dengan penjelasan kepala desa, dari itulah mereka tidak mendapatkan keadilan dan kebijaksanaan dari kepala desa. Warga berharap dan meminta kepala desa membuka hati nuraninya terhadap hak -hak warga miskin.

Menanggapi hal itu LPK mendatangi kantor desa di temui kepala desa Wringin Anom Miskali, untuk menindaklanjuti pengaduan warga miskin yang tak mendapatkan BLT maupun bantuan yang lainnya.

LPK mengklraifikasi kepada kepala desa agar pendataan di kaji ulang, agar tidak menimbulkan gejolak warga terkait bantuan itu.

LPK mempertanyakan kenapa ada warga miskin yang tidak mendapatkan BLT itu. Deni Ketua LPK Tapal kuda ( Exs Karisidenan Besuki) menjelaskan, “Begitu banyaknya kasus BLT untuk warga miskin yang tidak tepat sasaran. Padahal pendataan itu berdasarkan dari tingkat Bawah Rt/Rw lalu ditindak lanjuti oleh Badan Pusat Statistik ( BPS) serta Kementrian Pusat. Namun sayangnya hasil pendataan seringkali menuai persoalan saat bantuan tersebut di realisasikan”.

Menurutnya, mengalihkan sebagian anggaran Dana Desa untuk program jaring pengaman sosial bagi warga termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diambil dari dana desa ini akan menyasar pada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan indeks Rp 600 ribu per bulan selama Tiga Bulan hingga Juni 2020.

“Total anggarannya, sekitar Rp 21 triliun dari APBN minimnya pengawasan ketat dari pemerintah tingkat daerah maupun pusat”, pungkas Deni. (Arjun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here